Pupuk Organik Indonesia_Green Phoskko: Kerja Sama dalam Penanganan Sampah

Tampilkan postingan dengan label Kerja Sama dalam Penanganan Sampah. Tampilkan semua postingan

Kamis, 27 Agustus 2009

Merakit Produk Di 2 Negara

Ketat dan konsisten Pemerintah Malaysia menerapkan peraturan karantinanya melalui “permit Import” atas semua produk pupuk, mikroba dan kompos “memaksa” PT Cipta Visi Sinar Kencana- sebagai Perusahaan Principal peralatan dan bahan pengelolaan sampah BioPhosko, memproduksi dan memperbanyak inokulan bagi pembuatan aktivator kompos di Negara jiran tersebut. Dengan menggandeng Melaka Biotech dan University of Malaya, inokulan sebagai bagian dari activator kompos Green Phoskko akan segera di produksi di negara dimana selama ini menjadi tujuan export aneka alat dan bahan Biophoskko Composter tersebut. Dengan demikian, untuk satu produk akan dibuat di dua negara. Media aktivator hingga kemasan diproduksi di Bandung sementara breeding inokulan bakteri, jamur, ragi dan mikroba lainnya dibiakan di Malaysia.

Hal itu terungkap ketika pertemuan perundingan terakhir antara importer komposter di Malaysia, H Saiful Bahri A Hadi, selaku Managing Director Konsortium Melayu Selayang Bhd ( KMsB) dengan Ketua Tim Advisor University Of Malaya (UM) , Prof Dr Mohamad Rom Tamjis serta Ir Sonson Garsoni -selaku Direktur perusahaan Prinsipal aktivator kompos dan komposter di Bandung, 21 Februari 2007 lalu- sebagaimana juga diberitakan Pikiran Rakyat, Sabtu, 24 Februari 2007 dan Koran Seputar Indonesia (Sindo) di hari yang sama.

“Kami akan mempublikasi dan mengedukasi pembuatan baja organic ( kompos, red) di sekolah-sekolah dan college kerena akan lebih mudah mengajarkan para student mengasingkan aneka jenis sampah organik dan an-organik. Kami juga berpendapat bahwa, hingga saat ini pihak Kerajaan ( pemerintah, red) belumlah memiliki kebijakan tentang sampah. Itulah yang menyebabkan kondisi persampahan telah mencemari sumur penduduk - yang berlokasi berdekatan dengan Tempat Pelupusan Sampah ( TPA, red) di hampir semua negera bagian di Malaysia” demikian ujar Dr Rom Tamjis, yang bertindak selaku Head Of Advisory Unit perundingan University of Malaya. Selanjutnya, Rom Tamjis menuturkan jika teknologi komposter bukanlah berlawanan dengan teknologi modern lainnya seperti “waste to energy” : “Kami berpendapat bahwa komposter bukanlah teknologi yang “opposite” atas pengelolaan sampah dengan teknologi incinerator, maupun sampah sebagai bahan baku energy pembangkitan listrik. Komposter BioPhoskko, disamping berguna dalam mengatasi masalah sampah di sumbernya, juga sekaligus memberikan pendapatan atau income bagi unit kelompok masyarakat yang mengusahakannya” demikian dikatakan Prof Rom Tamjis- yang mendapat berpredikat Phd dari Newcastle Univercity dalam bidang Electrical Machine dan berpengalaman dalam proyek Expertise Services For Technology In Waste Management, di Brussel. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Saiful Abdul Hadi, Managing Director Kmsb -selaku importer tunggal peralatan dan bahan pengolahan sampah di Malaysia- menyebutkan bahwa, dengan melakukan produksi atas biakan murni mikroba dari Bandung, akan diperlukan investasi peralatan bagi pembiakan ibu inokulan mikroba ( bakteri, yeast, jamur), pemeliharaan maupun injection (penyuntikan) kedalam media activator -yang tetap diimpor dari Indonesia. Total investasi peralatan dan pembelian sebagaian bahan media aktivator diperkirakan sekira RM 1 juta ( Satu Juta Ringgit Malaysia).

Langkah melakukan produksi satu artikel produk di dua negara, seperti layaknya perusahaan global diatas, harus dilakukan, jika mengingat permintaan akan komposter di Malaysia cukup potensial, sehingga segala cara ditempuh agar pasar Malaysia dapat dikuasai. Setelah uapay ekspor langsung telah melewati masa penguruan “Import Permit” - yang berliku dan menyulitkan selama Oktober 2006 sampai Februari 2007. Sonson Garsoni, Direktur PT CVSK berharap kerjasama produksi aktivator kompos di Melaka Biotech dengan dukungan expertise University of Malaya ini akan segera membuahkan hasil.

++++++++++++++

Ya... setelah kesulitan ada kemudahan...............walaupun harus bersiap lagi guna menghadapi kesulitan baru lagi................semoga semua memberi hikmah bahwa perjalanan bisnis memang ibarat sebuah kurva. Terkadang ada bagian menaik, dan namun jangan lupa juga bahwa ada bagian kurva menurun........... Seperti digambarkan dalam surat Alam Nasyrah.......

. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرً

Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran di sertai kemudahan.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(Sekali lagi ditegaskan) bahwa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran, disertai kemudahan.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal salih), maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal salih yang lain).

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini).

+++++++++++++

Alias masih harus berjuang tanpa henti karena, mungkin disana lah ada ladang beribadah, amiin .Tim Posko Hijau++++++++++)

Senin, 24 Agustus 2009

Teknologi Pengolahan Sampah

BioPhosko®

[Rotary Klin RKM 1000 L]

Biophosko® (Tipe Rotary Kiln)- berdimensi:
( Tinggi = 190 cm, Diameter= 155 cm dan Panjang= 290 cm)
terbuat dari bahan fiber resin dan peralatan aerasi lainnya.
Alat Mesin Rotary Klin Type RKM 1000 L ini merupakan
solusi tepatuntuk penanganan, pengolahan dan penghancuran
sampah ( organik).Sampah suatu komunitas -yang sebagian
besar berupasampah organik seperti sumber rumah
tangga ( household),kedai makan, restaurant, hotel, pabrik
serta sampah domestik( domestic waste) dari suatu komplek
perumahan ( Real Estate) atau housing di perkotaan
atau perbandaran sangat tepat dihadirkan.
Kategori sampah organik atau yang bisa terdegradasi
( degradable material ) meliputi: sisa makanan, sayuran,
kertas, sisa ikan dan duri ikan, kulit buah-buahan,
potongan sayuran, dll. Semua material yang berasal
dari makhluk hidup ( hewan, manusia, tumbuhan)
dikatagorikan sebagai bahan organik . Merubah sampah
organik menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti
kompos dan pupuk organik cair (POC) akan berguna
dalam memelihara kesuburan tanah dan sebagai pasokan
nutrisi bagi tanaman di sekitar lingkungan sendiri
( seperti taman di perumahan, hotel, restoran, mall dan
lingkungan RW. Kompos padat dan pupuk cair dapat juga
dijual ke petani, atau konsinyasi ke pedagang tanaman
hias sepanjang jalan di perkotaan, pemilik taman,
kalangan hobies tanaman dan bunga serta
pengusaha perkebunan dan bagi kepentingan
reklamasi lahan eks pertambangan.

Komposter BioPhosko® - Compost Bin

Pabrik Pupuk Organik Granul

Dede Yusuf dan Usaha Mikro UPPKS

Usaha mikro dan informal sangat potensial untuk digerakan berperan sebagai katup pengaman saat banyaknya PHK di masa resesi dan krisis global saat ini. Jumlah usaha mikro pun sangat besar, sebagi misal - yang tergabung dalam Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Jawa Barat saja mencapai 14.300 kelompok dengan masing-masing 20 Rumah tangga. Padahal di Jawa Barat banyak usaha mikro binaan SKPD lain belum tergabung dalam Asosiasi AKU ini. Namun disayangkan, jika orang mendengar upaya pengembangan usaha mikro, seringkali diasosiakan hanya dengan kebutuhan modal. Memang benar modal penting ,namun, ada yang sebenarnya lebih penting, yakni terjualnya produk pada harga pantas melalui upaya pemasaran. Jika produknya banyak dicari konsumen, mencari modal menjadi mudah.

Dalam kepentingan memasarkan produk usaha mnikro diatas diperlukan promosi, dan inilah kegiatan marketing yang paling memerlukan biaya- sehingga kenapa kendati hanya tiwul atau bumbu pecel, kalau digarap "branding' nya bias menjadi bisnis besar oleh Indofood. Dalam kaitan itu,.dalam suatu kesempatan tahun 2008 dengan Gusti Rr Pembayun- putri Sultan Hamengku Buwono X di Jogja- sebelum 'Jusuf Kalla' digunakan sebagai merk oleh pengrajin sepatu Cibaduyut, saya lontarkan ide agar Sultan menggunakan jargon Usaha Mikro dalam kampanye politiknya dengan kira2 ‘ belilah produk usaha mikro”. Namun ide ini belum sempat didiskusikan lebih lanjut.

Dalam kesempatan pembukaan Rakerda AKU, 15 April, beruntunglah saya bertemu Wakil Gubernur Jawa Barat, H Yusuf Macan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Dede Yusuf. Popularitas beliau tentu semua tahu, maka kembali saya lontarkan agar produk usaha mikro Jawa Barat mendapat dukungan politik untuk makin dikenal dan dicitrakan baik. Alhamdulillah, demi pengembangan pencitraan produk usaha mikro, beliau bersedia menjadi endoser atau icon produk dengan gratis demi Asosiasi UPPKS Jawa Barat. Saya menyambut dengan sukacita, karena dari sekitar 635 artikel produk Usaha Mikro dibawah naungan AKU Jawa Barat, kini punya harapan memiliki pengungkit ( endoser) dari nama 'Dede Yusuf' bagi meningkatnya penjualan dan harga.

Dalam kesempatan melihat display, ada tas rajut seharga Rp 50 rb ,: ' ........ wah kalau harga sekarang Rp 50 ribu bisa jadi Rp 500.000 kalau di outlet bergengsi ....." ujarnya. Memang , setelah di endorse oleh iklan dan promosi apalagi jika di simpan di outlet bergengsi suatu komoditi akan berobah jadi produk dengan nilai lebih mahal. Tunggulah, sebentar lagi akan ada iklan produk-produk usaha mikro dengan nama besar 'Dede Yusuf' dalam produk usaha mikro tersebut. Terimakasih pak Wagub, tinggalah saya memutar otak lagi mencari biaya guna mengiklankannya di media masa cetak atau elektronik………………..hehehe, keinginan tak pernah berhenti++)

Selasa, 04 Agustus 2009

Kerja Sama dalam Penanganan Sampah

Kerja Sama dan Kepedulian Pemerintah,

Pengusaha dan Masyarakat

serta Antardaerah Kab/Kota dalam Penanganan Sampah

oleh; H.Asrul Hoesein

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku dan paradigma masyarakat tentang “sampah” itu sendiri, hal ini perlu dilakukan secara bersama dan kerja ekstra dalam mensosialisasi serta mengaflikasi hal persampahan ini.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan (sustainable) yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU.No. 18 Tahun 2008. Namun aflikasi di lapangan, apalagi melibatkan masyarakat dan pengusaha masih dirasakan kurang, malah kelihatan masyarakat tidak/kurang tahu ada undang-undang yang mengatur persampahan ini. dan tentu diharapkan para stacholder perlu mengapresiasi masalah ini, masyarakat/lembaga social masyarakat perlu memantau dan mengawasi pelaksanaan dari regulasi persampahan ini, demi meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerja sama sebagaimana dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah antar Kab/Kota yang berdekatan dan/atau bertetangga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah akan diatur dalam peraturan menteri begitu bunyi dalam UU.No. 18 Tahun 2008 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Menurut hemat kami, sebenarnya hal ini tidak perlu diatur lagi oleh menteri, cukup Pemerintah Provinsi saja yang membuat kebijakannya dengan berdasarkan UU. No. 18 Tahun 2008 tsb, Gubernur itu kan sebagai perpanjangan tangan Presiden di daerah. Kalau harus lagi menteri yang turut campur kerja sama antardaerah (Kab/Kota) terlalu panjang birokrasi itu, akhirnya bisa lagi undang-undang ini tidak efisien dan efektif. Hal ini juga yang menghambat kreatifitas Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam membuat Peraturan Daerah (Perda), Hal ini pula yang kurang atau tidak disenangi oleh para investor dalam pengelolaan/daur ulang sampah ini, dan sebaiknya pula disini, selain Menteri Dalam Negeri, juga mestinya melibatkan kementerian terkait lainnya, khususnya kementerian yang menginisiasi kerja sama antardaerah selama ini seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), atau kementerian lainnya yang terkait. Karena hal pengelolaan sampah ini harus melibatkan beberapa kementerian, misalnya Kementerian Koperasi, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja. Perkebunan/Pertanian. Masalah sampah ini memang bukan masalah kecil tapi masalah besar dan perlu serius penanganannya, ini yang keliru selama ini, mana paradigma sudah berbeda/bertentangan serta tidak terjadi sinergi didalamnya (terjadi ego sektoral)., mari kita pikirkan bersama untuk melakukan perubahan.

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Dalam undang-undang ini telah diwajibkan kepada Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan, Khusus kawasan industri sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk melaksanakan masalah persampahan ini. tinggal corporate tsb yang ada dalam kawasan itu, peduli dan mengefektifkan dana CSR nya, dengan melibatkan masyarakat atau pengusaha sekitar kawasan /perusahaan tersebut, disini terjadi fungsi ganda, kepedulian akan lingkungan sehat sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bukankah hal ini merupakan salah satu cara mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi pengangguran, khususnya di perkotaan ?

Wewenang Pemerintah Pusat

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah, aflikasinya serahkan Gubernur untuk dikondisikan disetiap wilayahnya.

Pemerintah dan pemerintahan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah, ahirnya terjadi pengelolaan yang berkesinambungan (sustainable).

Wewenang Pemerintah Provinsi

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah; memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam satu propinsi.

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga nantinya akan diatur dengan peraturan daerah., masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui: pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

[by:rul.2-viii-09, GIH-lingkungan,blogspot&wordpress) H.Asrul Hoesein; Sekum HIPPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Sultra, email : hasrulhoesein@yahoo.co.id ]